¶
Daftar Regulasi SPBE
Pisah kebijakan menjadi kebijakan Ekternal dan Internal
¶
Umum TIK
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Informasi dan transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Perlindungan Data Pribadi
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016
Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 tahun 2015
Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015
Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
¶
SPBE
¶
Kebijakan Ekternal
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022
Arsitektur SPBE Nasional
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 59 Tahun 2020
Pemantauan dan Evaluasi SPBE
¶
Kebijakan Internal
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2020
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2021
Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2023
Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Pekalongan
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 75 Tahun 2023
Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Pekalongan
¶
Keamanan SPBE
¶
Kebijakan Eksternal
Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020
Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024
Pengelolaan Insiden Siber
Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024
Manajemen Krisis Siber
¶
Manajemen SPBE
¶
Manajemen Keamanan
¶
Kebijakan Eksternal
Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
¶
Kebijakan Internal
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 74 Tahun 2023
Manajemen Keamanan Informasi SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
¶
Manajemen Risiko
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 5 Tahun 2020
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
¶
Manajemen Data
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020
Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023
Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia
¶
Manajemen Pengetahuan
Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024
Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
¶
Manajemen Aset TIK
Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
¶
Manajemen Layanan
Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pedoman Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
¶
Audit SPBE
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Komunikasi dan Informasi
¶
Audit Infrastruktur dan Aplikasi
Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024
Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
¶
Audit Keamanan
Rancangan Peraturan BSSN tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
¶
Persandian
¶
Kebijakan Eksternal
Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019
Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
¶
Kebijakan Internal
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021
Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik
Peraturan Wali Kota pekalongan Nomor 58 Tahun 2021
Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
¶
Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
¶
Satu Data
¶
Kebijakan Eksternal
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019
Satu Data Indonesia
¶
Kebijakan Internal
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
Pengelolaan Satu Data
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 64 Tahun 2020
Penyelenggara Satu Data Terpadu Daerah
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 64A
Penyelenggaraan Satu Data Terpadu Daerah